jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menggelar aksi di depan gedung DPR Jakarta, Senin (1/9).
Dalam aksinya HMI juga secara resmi meluncurkan agenda Koreksi Indonesia, sebuah gerakan moral, intelektual, sekaligus konstitusional yang bertujuan mengembalikan arah demokrasi Indonesia kepada cita-cita luhur pendirian Republik.
Seruan ini lahir dari keprihatinan mendalam atas kondisi bangsa, di mana cita-cita kemerdekaan yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 dinilai kian meredup dan hanya menjadi slogan seremonial, tanpa hadir nyata dalam kehidupan rakyat.
“Koreksi Indonesia adalah panggilan kebangsaan yang harus dijawab segera, sebelum jurang antara idealisme Republik dan realitas sosial semakin melebar,” ujar Bagas Kurniawan, Ketua Umum PB HMI 2024-2026
PB HMI menyoroti bahwa setelah lebih dari delapan dekade kemerdekaan, sila kelima Pancasila, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, masih jauh dari kenyataan. Alih-alih berpihak pada rakyat, kebijakan negara justru dianggap lebih menguntungkan segelintir elite politik-ekonomi.
Akibatnya, demokrasi Indonesia terjebak dalam formalitas prosedural, sementara partai politik gagal menjalankan mandat ideologisnya sebagai penyalur aspirasi rakyat.
“Kesenjangan sosial dan politik yang terus dibiarkan adalah bentuk pengkhianatan terhadap janji konstitusi,” ujar Bagas
Partai politik, yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi, dinilai PB HMI kini lebih banyak berfungsi sebagai mesin kekuasaan pragmatis. Fungsi pendidikan politik bagi rakyat nyaris ditinggalkan demi kepentingan jangka pendek. Fenomena kartel politik yang menguat hanya memperdalam oligarki dan mempersempit ruang representasi rakyat.
