jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, mendesak pemerintah untuk menjamin ruang aman dan melindungi pekerja seni dari kriminalisasi. Desakan ini disampaikan menanggapi laporan hukum terhadap komika Pandji Pragiwaksono atas materi stand-up comedy berjudul "Mens Rea".
Bonnie menegaskan bahwa seni, termasuk komedi, memiliki peran penting dalam demokrasi. “Seni adalah alat kritik kekuasaan dan penyampai suara rakyat yang sering tak terdengar oleh negara,” ujar Bonnie dalam keterangannya, Jumat (9/1).
Ia menganggap pelaporan terhadap Pandji Pragiwaksono sebagai ancaman serius bagi ekosistem kebudayaan. “Jika seniman takut berkarya, maka rakyat kehilangan suara. Negara tidak boleh menghukum imajinasi, karena seni adalah napas demokrasi,” tegasnya.
Bonnie menyatakan bahwa sejarah Indonesia memperlihatkan seniman selalu berada di garis depan menyuarakan kebenaran. “Lihatlah peran legenda seperti Teguh Slamet Rahardjo yang dengan sindiran halusnya mengkritik birokrasi Orde Baru, atau Butet Kertaradjasa dengan monolog tajamnya yang menjadi jembatan kritik masyarakat,” papar sejarawan itu.
Bonnie juga menyebutkan sosok seperti Raja Humor Betawi Benyamin Sueb yang melalui karakter "wong cilik" menyindir orang kaya yang serakah dan pejabat korup, serta grup Warkop DKI yang menyelipkan kritik pada birokrat yang sok kuasa. “Mereka berstrategi di era sensor ketat dengan kritik yang tak langsung menunjuk pusat kekuasaan,” ujarnya.
Ia melanjutkan, tradisi kritik sosial melalui komedi telah berevolusi dan harus dijaga. “Dari lawakan sosial grup Srimulat di era 80-an, hingga generasi komika stand-up modern seperti Abdur Arsyad dan Pandji Pragiwaksono. Mereka adalah penerus estafet yang menyampaikan kegelisahan publik,” lanjut Bonnie.
Menurutnya, membungkam kritik dengan ancaman hukum hanya akan menciptakan iklim ketakutan yang mematikan kreativitas. “Kami meminta pemerintah untuk tidak melihat pekerja seni dan rakyat yang berkritik sebagai ancaman. Sebaliknya, negara harus memelihara dan melindungi ruang ekspresi mereka,” jelas Bonnie.
Kasus Pandji Pragiwaksono dinilai telah memantik perdebatan nasional tentang batas kebebasan berekspresi. PDIP berharap insiden ini tidak menjadi preseden buruk yang mempersempit ruang diskursus publik di Indonesia. (tan/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
.jpeg)
