4 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi X DPR RI, Mercy Barends menyampaikan beberapa catatan kritis terkait kondisi pendidikan di daerah 3T dan marginal.
Hal itu diungkapkan Mercy dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) Pendidikan Daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) serta Daerah Marginal bersama Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatim) Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen), Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas RI) dan Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat Badan Pusat Statistik (BPS RI) di ruang Komisi X DPR, Jakarta, Rabu (12/3).
Menurut Mercy, daerah 3T umumnya memiliki tingkat kemiskinan tinggi, belum berkembang dengan baik, dan memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang rendah, sementara beban pembangunan, termasuk sektor pendidikan, sangat besar.
Oleh karena itu, dia menilai harmonisasi pemahaman antara pemangku kebijakan mengenai karakteristik daerah 3T dan daerah marginal perlu dilakukan
Selain itu, pemerintah juga diminta melihat pentingnya memasukkan variabel luas wilayah laut dalam perhitungan dana transfer pusat ke daerah.
Sebab, sangat krusial untuk menjamin pendidikan yang berkualitas, adil, dan merata di daerah kepulauan.
"Keterpurukan kualitas pendidikan di daerah 3T dan marginal ini bukan hanya karena letaknya yang terluar dan tertinggal, tetapi juga berkaitan erat dengan angka kemiskinan yang tinggi. Mayoritas daerah ini berada di kawasan timur Indonesia yang berbasis kepulauan dengan tantangan geografis yang kompleks," ujar Mercy Barends.
Wakil Rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Maluku itu juga mengkritik sistem alokasi dana transfer pusat yang masih berbasis formula daratan, yang hanya memperhitungkan luas wilayah darat dan jumlah penduduk.
Padahal, sebagian besar daerah 3T merupakan wilayah kepulauan dengan luas laut mencapai lebih dari 90 persen.
