jpnn.com - JAKARTA - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) terus meneguhkan perannya sebagai Policy Hub yang menjadi pusat konsolidasi pengetahuan, analisis strategis, dan rekomendasi kebijakan berbasis bukti.
Penegasan ini disampaikan Sekretaris BSKDN Noudy R.P. Tendean dalam Seminar Penguatan BSKDN Kemendagri Menjadi Policy Hub di Jakarta Command Center BSKDN pada Jumat, 12 Desember 2025.
Dalam sambutannya, Noudy mengatakan, perubahan lanskap pembangunan nasional menuntut tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berbasis data.
Menurutnya, perencanaan strategis kini bukan lagi sekadar formalitas, tetapi instrumen yang menentukan arah pembangunan agar selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Karena itu, kehadiran BSKDN sebagai Policy Hub menjadi sangat penting untuk menjembatani kompleksitas isu, menganalisis data lintas sektor, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang lebih akurat dan implementatif.
Noudy menekankan perlunya penguatan mekanisme analisis dan evaluasi kebijakan agar setiap rekomendasi yang dikeluarkan BSKDN memiliki dasar yang kuat dan relevan.
Selain itu, integrasi data dan inovasi kebijakan dipandang krusial untuk membangun ekosistem pengetahuan yang mampu mendukung pengambilan keputusan di lingkungan Kemendagri maupun pemerintah daerah.
Penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, serta modernisasi proses bisnis juga disebut sebagai elemen penting dalam mewujudkan peran BSKDN sebagai simpul kebijakan nasional di bidang pemerintahan dalam negeri.
