3 weeks ago
22
jpnn.com - Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram (DEMA UIN Mataram) bersama Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat (BEM UNU NTB) menolak penerapan asas dominus litis.
Hal ini disampaikan pada Simposium Nasional dengan tema Implementasi Asas Dominus Litis dalam revisi KUHAP di Indonesia dalam Sudut Pandang Politik dan Hukum.
Acara yang dihadiri ratusan mahasiswa, akademisi, serta praktisi hukum itu diselenggarakan di Gedung Research Center, Kampus II UIN Mataram, Selasa (19/2).
Simposium ini bertujuan untuk mengkritisi penerapan asas dominus litis yang memberikan kewenangan penuh kepada jaksa dalam menentukan kelanjutan sebuah perkara pidana.
Dalam diskusi ini, para narasumber menyoroti dampak asas tersebut terhadap keadilan hukum di Indonesia serta kemungkinan reformasi hukum yang lebih inklusif dan demokratis.
Dalam sambutannya, Ketua DEMA UIN Mataram, Abed Aljabiri Adnan menjelaslam asas dominus litis sering kali dipandang sebagai bentuk sentralisasi kekuasaan yang dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan pidana.
"Asas ini bisa mengurangi keadilan yang seharusnya diterima setiap warga negara. Oleh karena itu, kami berharap simposium ini mendorong reformasi hukum yang lebih berpihak pada keadilan," kata Abed.
Senada, Ketua DPM UNU NTB, Muhammad Rozi juga menekankan pentingnya peran mahasiswa dalam mengawal kebijakan hukum di Indonesia.
