jpnn.com, JAKARTA - Infrastruktur tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan fisik semata, tetapi sebagai penggerak utama ketahanan nasional dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Untuk itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Sarah Sadiqa mengatakan dalam upaya mewujudkan salah satu Visi Indonesia Emas 2045 pengadaan barang/jasa menjadi pondasi penting untuk mengakselerasi visi tersebut.
Dia menjelaskan melalui perencanaan yang matang dan eksekusi yang tepat sasaran, pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mengintegrasikan konektivitas antarwilayah, mengurangi disparitas ekonomi.
Di sisi lain, bisa menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru di berbagai kawasan.
Namun, keberhasilan menghadirkan infrastruktur yang andal sangat bergantung pada tata kelola pengadaan yang efisien, transparan, dan bersih, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintah.
“Dalam konteks tersebut, LKPP memegang peran strategis dalam menyusun kebijakan pengadaan yang mendukung percepatan penyediaan infrastruktur dengan menerapkan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas belanja negara,” jelas Sarah dikutip, Kamis (12/2).
Peran ini tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan Kementerian/Lembaga (K/L) pelaksana pembangunan, termasuk Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko Infra) yang berperan dalam mengkoordinasikan arah kebijakan pembangunan nasional lintas sektor dan wilayah.
Dalam giat Coffee Morning bersama Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono, Sarah menegaskan pentingnya pelibatan LKPP sejak tahap awal perencanaan pengadaan pada program prioritas infrastruktur.
