jpnn.com, BONDOWOSO - PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) menegaskan seluruh aktivitas di area Hak Guna Usaha (HGU) telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, serta melalui pendekatan terbuka yang melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan, termasuk Forkopimda dan instansi terkait.
Sejumlah pertemuan resmi dan Forum Group Discussion (FGD) telah digelar untuk menjembatani komunikasi dan menjamin transparansi program pengembangan kawasan Ijen.
Insiden ini menjadi perhatian serius, terutama karena menyangkut keamanan personel dan keberlangsungan program pengembangan ekonomi rakyat melalui sektor perkebunan.
"PTPN I mengapresiasi langkah sigap aparat keamanan dan tokoh masyarakat dalam meredam situasi dan membebaskan personel TNI secara damai. Kami juga mendukung sepenuhnya proses penegakan hukum yang adil, demi menjaga marwah negara dan ketertiban sosial," ujar Sekretaris Perusahaan PTPN I, Aris Handoyo.
Selama ini, PTPN Group termasuk PTPN I terus berkomitmen menjalankan aktivitas usaha berbasis tanggung jawab sosial dan sinergi bersama masyarakat, khususnya dalam pengembangan komoditas kopi arabika di wilayah Ijen melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam program Bondowoso Republik Kopi (BRK).
PTPN I menghimbau seluruh pihak untuk melihat ke depan dan menjadikan insiden ini sebagai momentum penguatan silaturahmi dan kolaborasi antara PTPN I Forkopimda dan masyarakat sekitar.
"Prinsip kami adalah membangun dengan masyarakat, bukan di atas masyarakat. Karenanya, kami terus membuka ruang dialog, mendengar aspirasi warga, dan membangun sinergi untuk kemajuan bersama," imbuhnya.
Program pengembangan kopi arabika di Ijen tidak hanya bertujuan komersial, namun juga merupakan bagian dari pemberdayaan ekonomi lokal, pelatihan petani, kemitraan produksi, hingga perluasan akses pasar bagi hasil bumi masyarakat.
.jpeg)
