jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, mengkritik keras lonjakan utang PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) yang mencapai rata-rata Rp156 miliar per hari. Ia menilai kondisi ini mencerminkan kegagalan manajemen keuangan BUMN tersebut.
"PLN ini perusahaan monopoli, punya akses penuh ke fasilitas negara, tapi keuangannya justru babak belur. Ini keliru secara manajemen," ujar Mufti dalam rapat kerja dengan jajaran PLN, Kamis (31/7).
Data dari Center for Budget Analysis (CBA) menunjukkan utang PLN naik dari Rp655 triliun pada 2023 menjadi Rp711,2 triliun pada 2024. Kenaikan ini setara dengan Rp4,7 triliun per bulan atau Rp156,7 miliar per hari. Sementara itu, laba bersih PLN justru turun Rp4,3 triliun dalam periode yang sama.
Mufti juga menyoroti kepemimpinan Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, yang dinilai gagal menjaga stabilitas keuangan dan layanan publik.
"Kalau utang makin membengkak dan layanan ke rakyat makin buruk, sudah waktunya jajaran direksi dirombak total," tegasnya.
Kritik serupa datang dari masyarakat terkait layanan PLN, termasuk pemadaman listrik, kenaikan tarif tidak transparan, dan penurunan kualitas pelayanan. Komisi VI DPR mendesak pemerintah dan Kementerian BUMN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja PLN untuk memastikan keberlanjutan layanan listrik nasional.
Analis menilai berbagai bantuan negara seperti subsidi dan penyertaan modal negara belum mampu memperbaiki fundamental keuangan PLN. Lonjakan utang ini memicu kekhawatiran atas sustainability perusahaan di tengah tuntutan peningkatan layanan publik. (tan/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
.jpeg)
