jpnn.com, JAKARTA - Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyangkal bukti pemerkosaan massal terhadap perempuan Tionghoa dalam Tragedi Mei 1998 memicu kecaman keras dari Komnas Perempuan dan aktivis. Penyangkalan Fadli Zon yang menyebutkan tidak ada bukti perkosaan massal pada 1998 berbahaya bagi korban dan rekonsiliasi bangsa.
Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, menyatakan korban yang masih trauma dan melanjutkan kehidupannya kini kembali terpukul atas pernyataan Fadli Zon yang mewakili negara.
"Pernyataan Menteri seperti menyiram bensin ke api kebencian rasial. Ini penggembosan proyek kebangsaan dengan menyangkal fakta sejarah yang sudah diverifikasi," kata Andy dalam konferensi pers bersama dengan sejarawan dan aktivis yang digelar oleh Koalisi Perempuan Indonesia pada Jumat (13/6).
Ia mengungkapkan, dokumen Komnas Perempuan menunjukkan tujuh alasan korban memilih bungkam, termasuk trauma berat dan ancaman dari lingkungan.
"Banyak korban mengganti identitas, bahkan ada yang bunuh diri. Ketika mereka berani bicara, justru dihadapkan pada penyangkalan seperti ini," tegas Andy.
Andy mengingatkan, laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) 1998 secara jelas menyebut indikasi keterlibatan aparat negara dalam kekerasan seksual massal tersebut.
Julia Suryakusuma, aktivis dan penulis buku "Ibuisme Negara", memberikan perspektif lebih luas.
"Pemerkosaan massal bukan sekadar kejahatan, tetapi strategi penundukan bangsa. Ini pola yang terjadi di berbagai konflik dunia," ujarnya.
