jpnn.com, BOGOR - DPRD Kota Bogor melalui Komisi IV memperkuat fungsi pengawasan pada sektor ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan untuk memastikan kebijakan Pemerintah Kota Bogor berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, menyatakan persoalan pengangguran masih menjadi tantangan serius, terutama bagi lulusan SMK.
Dia menilai tingginya tingkat pengangguran terbuka di kalangan usia produktif perlu ditangani secara konkret melalui kebijakan dan program yang adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja.
“Ini bukan sekadar angka statistik, tetapi menyangkut masa depan generasi muda Kota Bogor. Ketika anak-anak kita sulit mendapatkan pekerjaan, dampaknya bisa meluas hingga persoalan ekonomi dan sosial,” kata Ence, dalam keterangannya, Rabu (31/12).
Komisi IV mendorong Dinas Ketenagakerjaan Kota Bogor untuk mengoptimalkan pemanfaatan media sosial dan platform digital dalam penyebaran informasi lowongan kerja.
Menurut Ence, pendekatan tersebut penting agar informasi peluang kerja lebih mudah diakses, khususnya oleh generasi muda.
Selain ketenagakerjaan, Komisi IV juga melakukan pengawasan langsung terhadap pelayanan kesehatan, termasuk di RSUD Kota Bogor.
Pengawasan dilakukan untuk memastikan kualitas layanan kepada masyarakat, baik peserta BPJS Kesehatan maupun pasien umum, berjalan sesuai standar dan tidak merugikan warga.
