jabar.jpnn.com, BOGOR - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memperkuat langkah nyata dalam menghadapi perubahan iklim dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat sipil.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempercepat implementasi Second Nationally Determined Contribution (SNDC) dan memperluas aksi adaptasi iklim di tingkat komunitas.
Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq memimpin dialog terbuka bersama lebih dari dua puluh organisasi lingkungan, komunitas masyarakat, dan lembaga pembangunan berkelanjutan, antara lain Auriga, Kota Kita, Madani Berkelanjutan, Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan (YPBB), Greenpeace, WALHI, dan Dana Nusantara.
Dalam pertemuan yang digelar di Jakarta pada Rabu (12/11/2025) itu, Hanif menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menjalankan kebijakan iklim nasional.
“Dukungan dan peran masyarakat sipil sangat penting untuk menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan pelaksanaannya di lapangan. Ke depan, KLH akan membentuk Forum CSO KLH agar dialog seperti ini berlangsung rutin dan terkoordinasi,” ujar Hanif.
Hanif menambahkan, hasil dialog tersebut akan menjadi dasar penguatan kemitraan berkelanjutan antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil agar manfaat dari upaya penurunan emisi dan adaptasi iklim dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di seluruh Indonesia.
“Aksi iklim bukan hanya tentang diplomasi di meja perundingan, tetapi tentang perubahan nyata yang dirasakan warga di lapangan. Itulah arah kerja KLH/BPLH ke depan,” tegasnya.
Masyarakat Sipil Sampaikan Pandangan Strategis
