jpnn.com, JAKARTA - Jakarta — Inspektorat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Itjen Kemnaker) membuktikan komitmennya dalam pengelolaan anggaran negara yang profesional dengan meraih Juara Kedua kategori Pagu Sedang pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) KPPN Jakarta VII Award untuk periode Semester I Tahun 2025.
Pencapaian itu didasarkan pada perolehan nilai sebesar 98,89 yang mencerminkan kinerja unggul dalam pengelolaan anggaran negara yang akuntabel, efisien, dan transparan.
Inspektur Jenderal Kemnaker, Roni Dwi Susanto menyampaikan keberhasilan ini merupakan hasil dari kerja keras dan sinergi yang solid antara seluruh jajaran Itjen Kemnaker dalam menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran negara.
“Capaian ini adalah buah dari komitmen dan dedikasi seluruh tim kami dalam menjaga integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan anggaran. Penghargaan ini juga menjadi cerminan atas upaya keras yang kami lakukan untuk memastikan bahwa setiap anggaran yang dikelola dalam rangka pengawasan internal untuk mencapai tujuan pembangunan bidang ketenagakerjaan” ungkap Irjen Roni melalui siaran pers Biro Humas Kemnaker, Jumat (10/10/2025).
Dia berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan keuangan negara. Penghargaan yang diperoleh ini tidak hanya menjadi bukti atas capaian yang telah diraih, tetapi juga menjadi dorongan untuk memperkenalkan inovasi-inovasi yang lebih efektif dan efisien dalam pengelolaan anggaran.
Sebagai informasi, KPPN Jakarta VII Award merupakan penghargaan yang diberikan kepada satuan kerja di lingkungan Kementerian/Lembaga yang berhasil menunjukkan kinerja terbaik dalam pelaksanaan anggaran.
Penghargaan ini tidak hanya mencerminkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi yang ada, tetapi juga kualitas dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran yang diukur melalui berbagai indikator, seperti efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas.
Capaian ini menjadi "energi baru" bagi Inspektorat Jenderal untuk lebih baik, tetapi juga motivasi bagi unit kerja lainnya di Kementerian Ketenagakerjaan agar dapat meningkatkan kinerja pengelolaan anggaran dan menjadi yang terbaik. (jpnn)