jpnn.com - YOGYAKARTA - Pendiri dan pengasuh PP Nurul Ummahat, Kotagede, Yogyakarta, KH Abdul Muhaimin mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi menuntaskan kasus korupsi kuota haji.
"KPK jangan ragu menggeledah tempat-tempat yang diduga kuat terkait dengan kasus korupsi kuota haji 2023-2024, walaupun tempat tersebut dianggap sakral sekalipun oleh pengikutnya, agar kasus ini bisa terlihat jelas dari ranting hingga ke akar-akarnya,” tutur Kiai Muhaimin.
“Di dalam korupsi itu pasti ada pengumpulan dana, distribusi dan aliran uang haram. Tidak mungkin korupsi kuota haji itu keuntungannya memusat pada satu dua orang. Apalagi taksir kerugian minimal 1 triliun. Itu, pasti mengalir ke mana-mana,” ujarnya.
Dalam kasus korupsi kuota haji 2023-2024, KPK telah memeriksa dan mencekal banyak pihak.
Kiai Muhaimin khawatir jika KPK tidak segera menetapkan tersangka maka bakal timbul saling menuding hingga memanipulasi barang bukti.
"Jika penetapan tersangka terlalu lama, para pihak terkait bisa saling melindungi dengan memanipulasi barang bukti dan mencari perlindungan,” katanya.
"Susahnya pemberantasan korupsi di Indonesia karena orang yang terlibat itu pintar dan besar," imbuhnya.
Kiai yang aktif di banyak organisasi pergerakan dan masih menjabat A’wan PBNU ini juga memandang KPK tidak perlu ragu memeriksa pihak terkait di dalam ormas keagamaan.
