3 hours ago
1
jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan menyatakan komitmen pemerintah untuk terus mengejar penyelesaian sertifikasi tanah di seluruh Indonesia.
Komitmen itu direalisasikan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Dia menjelaskan hingga saat ini capaian sertifikasi tanah nasional melalui program PTSL mencapai 76,12 persen atau setara dengan 95,9 juta bidang tanah.
Sementara itu, sisanya, merupakan lahan-lahan dengan status yang lebih rumit, seperti tanah bersengketa, tumpang tindih hak, atau belum lengkap secara administrasi.
“Sisanya, tentunya adalah residu-residu tanah yang tingkat penyelesaiannya jauh lebih sulit. Misalnya ada sengketa dan konflik, dan apa yang disampaikan oleh Pak Menteri (Nusron Wahid) kemarin terkait adanya sertifikat-sertifikat tanah yang juga berstatus KW 4, 5, 6 atau kelengkapan datanya masih belum maksimal," kata Ossy Dermawan.
"Namun, kami akan kejar semaksimal mungkin dan menyelesaikannya dengan pendekatan kolaboratif dan humanis,” lanjutnya, saat acara Indonesia International Valuation Conference 2025 yang diselenggarakan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) di Tangerang, Kamis (24/4).
Ossy menekankan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus berupaya menyelesaikan program sertifikasi tanah dengan mengedepankan penggunaan teknologi, dan kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan partisipasi aktif masyarakat.
"Kami akan berusaha dengan kecanggihan teknologi, dengan juga bantuan seluruh pihak, utamanya masyarakat. Kami akan bekerja maksimal untuk bisa mencapai 100 persen," tuturnya.
