bali.jpnn.com, SUMBAWA BARAT - Kanwil Kemenkum NTB mengunjungi Pemkab Sumbawa Barat, Selasa (12/8) dalam rangka koordinasi terkait Indeks Reformasi Hukum (IRH).
Koordinasi ini merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian IRH.
Kunjungan Tim Kanwil Kemenkum NTB diterima oleh Kabag Hukum Pemkab Sumbawa Barat, Hasanuddin.
Pemkab Sumbawa Barat telah menyelesaikan pengunggahan data dukung IRH, termasuk memenuhi persyaratan penilaian.
Melalui koordinasi ini, diharapkan dapat memantau hasil verifikasi data dukung agar mendapat kategori terbaik.
Tim Kanwil Kemenkum NTB juga melakukan pendampingan penggunaan aplikasi e-Harmonisasi pada tahapan proses pengunggahan dokumen selesai harmonisasi.
Kegiatan IRH dan pendampingan penggunaan aplikasi e-Harmonisasi akan terus dilakukan peningkatan serta koordinasi berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas IRH di Kabupaten Sumbawa Barat.
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati menyatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen kuat pihaknya dalam memastikan pelaksanaan reformasi hukum berjalan secara merata dan konsisten di seluruh wilayah Nusa Tenggara Barat.
