bali.jpnn.com, LOMBOK BARAT - Kanwil Kemenkum NTB terus menunjukkan komitmennya dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
Salah satunya melalui kegiatan Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum Desa dan Kelurahan Kabupaten Lombok Barat yang digelar secara daring, Rabu (22/10).
Kemenkum NTB menegaskan pentingnya keberadaan Pos Bantuan Hukum (Posbankumdes) sebagai wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Kepala Divisi PPPH ini dihadiri langsung oleh Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, Kepala Divisi PPPH Edward James Sinaga dan para Penyuluh Hukum.
Hadir juga Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Lombok Barat, Camat se-Kabupaten Lombok Barat, serta Ketua Forum Kepala Desa se-Kabupaten Lombok Barat secara daring.
Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Muliawati menegaskan bahwa keberadaan Pos Bantuan Hukum Desa merupakan langkah strategis untuk memastikan kehadiran negara dalam memberikan kemudahan akses terhadap keadilan.
“Setiap desa memiliki persoalan hukum yang berbeda-beda.
Oleh karena itu, perlu peningkatan kapasitas pendamping melalui diklat paralegal yang dapat diikuti oleh peserta yang telah ditetapkan dalam SK Posbankumdes,” ujar Mila, sapaan akrabnya.
