jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) berhasil mengawal penyelesaian tantangan termin pembayaran yang dihadapi para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif (Ekraf) di Hallway Space, Kota Bandung.
Deputi bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM Leon Alpha Edison, mengatakan, jajarannya memiliki mandat untuk mengawal isu Koperasi, UMKM, Ekonomi Kreatif, dan Pelindungan Pekerja Migran.
Menurutnya, kebijakan yang efektif hanya bisa lahir jika pemerintah turun langsung mendengar tantangan di akar rumput.
?"Sebagai penyelenggara negara, kami tidak bisa hanya menunggu laporan di balik meja. Kami di Kemenko PM ditugaskan untuk proaktif 'belanja masalah' di lapangan, mendengarkan langsung apa yang dihadapi Koperasi, UMKM, pelaku Ekraf, hingga Pekerja Migran," ujar Leon Alpha Edison di sela acara Dialog Bersama Deputi bersama pelaku ekonomi kreatif yang digelar di The Hallway Space, Bandung (5/11/2025).
?Leon menuturkan, dalam salah satu kunjungan "belanja masalah" tersebut, pihaknya menemukan tantangan fundamental yang dialami para tenant di Hallway Space, yang mayoritas adalah pelaku UMKM Ekraf.
?"Saat kunjungan kami, kami berdialog dengan tenant dan menemukan keluhan serius terkait skema termin pembayaran yang dirasa memberatkan cash flow mereka. Ini adalah masalah kritis bagi keberlangsungan usaha UMKM," ujar Leon.
?Menindaklanjuti temuan tersebut, Kemenko PM tidak berhenti pada pencatatan masalah. Sesuai fungsinya sebagai orkestrator kebijakan, Kemenko PM segera mengeluarkan nota dinas untuk mencari solusi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Kota Bandung, termasuk Pemerintah Daerah, pengelola, dan perwakilan tenant.
?Langkah cepat ini disambut baik oleh pengelola. Rilly Robbi, selaku pengelola Hallway Space, mengungkapkan kelegaannya atas solusi yang telah dicapai.
