jpnn.com, JAKARTA - Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI Dr. Dedi Iskandar Batubara mendorong pemerintah dan semua pihak untuk menghormati dan menghidupkan kearifan lokal guna mengatasi bencana ekologi yang belakangan terjadi di Indonesia.
Menurut Senator Dedi, ada banyak kearifan lokal di sejumlah daerah yang perlu dilestarikan guna mencegah bencana ekologi.
Hal itu disampaikan Senator Dedi Iskandar Batubara saat diskusi Publik Kelompok DPD RI di MPR bertajuk “Peran Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Menanggulangi Bencana Ekologi di Indonesia” yang berlangsung di Hotel Aston, Bintaro, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (30/1/2026).
Dalam diskusi ini, hadir sebagai narasum pakar/ahli Prof. Dr. dr. Basuki Supartono SpOT, FICS,MARS. (Koordinator Pusat Studi Bencana Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jakarta dan Anggota Unsur Pengarah Badan Nasional Penanggulangan Bencana/BNPB); Dr. Harsanto Nursadi, S.H., M.Si. (Pengajar Hukum Administrasi Negara UI Jakarta);
Zenzi Suhadi (Aktivis Lingkungan/Direktur Eksekutif WALHI 2001-2025); Dr. Sadino, SH., MH. (Pakar Hukum Kehutanan/ Lingkungan Hidup Univ Al Azhar Indonesia); dan Dr (Can) Jan Prince Permata, S.P., M.Si, Peneliti Sosial Ekonomi dan Pembina Yayasan Kekal Berdikari).
Selain itu, hadir Ibu Anna Latuconsina (Bendahara Kelompok DPD RI di MPR/Dapil Provinsi Maluku); I Komang Merta Jiwa (Dapil Provinsi Bali); dan Paul Finsen Mayor, S.I.P.,CM.NNLP (Dapil Provinsi Papua Barat Daya).
Lebih lanjut, Senator Dedi menegaskan penanggulangan bencana ekologis bukan hanya soal tanggap darurat, tetapi juga membutuhkan strategi jangka panjang yang melibatkan pengawasan perusahaan, perlindungan fungsi ekologis, dan penguatan kapasitas fiskal daerah agar respons terhadap bencana bisa efektif dan berkelanjutan.
“Peran pemerintah daerah menjadi sangat utama dalam operasi tanggap darurat langsung di lapangan. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan langkah-langkah tanggap darurat seperti evakuasi warga terdampak, pendirian posko bantuan, penyediaan logistik dasar serta koordinasi dengan aparat desa dan relawan setempat,” ujar Senator Dedi.
