bali.jpnn.com, MATARAM - Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati mengikuti pembukaan kegiatan rapat sinkronisasi dan koordinasi pelindungan hak anak, perempuan dan pekerja migran di Prime Park Hotel and Convention, Mataram, Rabu (20/8) malam.
Rakor ini diselenggarakan sebagai bagian dari upaya strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dan memperkuat pelaksanaan pelindungan terhadap hak kelompok rentan terkhusus anak, perempuan dan pekerja migran.
Asisten Deputi Koordinasi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Temmanengnga mengatakan rakor ini dilaksanakan pada 20 – 22 Agustus 2025.
Rakor ini menghadirkan beberapa narasumber dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian P2MI, Kementerian Sosial, Kementerian PPPA, Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB, dan Akademi Universitas Islam Negeri Mataram.
Temmanengnga mengatakan kegiatan ini diikuti oleh lebih kurang 60 orang, perwakilan Kementerian dan Lembaga.
Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ibnu Chuldun, menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pelindungan hak anak, perempuan, dan pekerja migran.
Ibnu Chuldun juga menjelaskan bahwa setiap kementerian dan lembaga memiliki peran penting dalam pelindungan hak kelompok rentan.
“Kementerian/lembaga harus bersama-sama melakukan penguatan terhadap hak perempuan, anak dan pekerja migran,” kata Ibnu Chuldun.
