jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia menyebut Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai warga negara Indonesia berhak untuk menentukan langkah politik.
Hal itu disampaikan Doli untuk menanggapi pertanyaan awak media soal kabar Jokowi yang digadang-gadang bakal menjadi Ketum Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Dia mengatakan setiap WNI punya hak dijamin konstitusi untuk aktif di berbagai bidang, dari mulai politik atau pun bisnis.
"Jangankan mau jadi ketua umum partai politik, mendirikan partai politik saja boleh. Enggak ada yang larang begitu," kata Doli kepada awak media, Jumat (16/5).
Legislator Komisi II DPR RI itu mengatakan PSI di sisi lain juga punya hak dalam mendorong Jokowi sebagai ketum mereka menggantikan Kaesang Pangarep.
"Nah, jadi kalau kemudian teman-teman PSI berpikir untuk mendorong Pak Jokowi untuk menjadi calon ketua umumnya, ya, itu hak prerogatifnya mereka, kedaulatannya mereka begitu," lanjut Doli.
Doli kemudian menerima pertanyaan awak media soal kemungkinan Jokowi sebaiknya bisa merapat ke Golkar ketimbang di PSI.
Doli menjawab pertanyaan itu dengan menyerahkan kepada Jokowi dalam menentukan langkah politik ke depan.
