Pemerintah Indonesia telah menanggapi perjanjian pertahanan penting antara Australia dan Papua Nugini, dengan menyatakan bahwa pihaknya mengharapkan kedua negara untuk "menjunjung tinggi kedaulatan dan kemerdekaan" Indonesia.
Dalam tanggapan pertama Indonesia terhadap perjanjian yang ditandatangani di Canberra Senin lalu (06/10), juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Vahd Nabyl, mengatakan kepada ABC bahwa pihaknya "memperhatikan dengan saksama" penguatan kerja sama pertahanan antara kedua negara tetangga ini.
"Indonesia juga menghormati hak setiap negara memperkuat sistem pertahanannya dan berpandangan bahwa setiap penguatan kerja sama diharapkan bisa berkontribusi untuk perdamaian dan stabilitas di Kawasan, dan juga menghindari eskalasi persaingan geopolotik," katanya kepada ABC.
Perjanjian Pukpuk yang bersejarah ini menandai aliansi baru pertama Australia dalam lebih dari 70 tahun, dan bersama Papua Nugini, berkomitmen "untuk menghadapi bahaya bersama, sesuai dengan proses konstitusional [masing-masing]".
Ini memunculkan pertanyaan tentang konflik dan ketegangan yang berkelanjutan di Papua.
Dalam beberapa tahun terakhir, desakan dari gerakan Papua merdeka di Indonesia semakin intensif, bahkan seringkali memakan korban jiwa, dengan perbatasan Indonesia-Papua Nugini menjadi titik fokus dalam konflik tersebut.
Banyak warga Papua yang terusir mencari perlindungan ke Papua Nugini, karena Indonesia memperketat kontrol diperbatasan dan mengerahkan pasukan dalam upaya untuk meredam gerakan separatis.
Sebagai negara yang memiliki perbatasan darat langsung dengan Papua Nugini, Nabyl menyebut Indonesia selama ini mempunyai hubungan kerja sama, komunikasi, dan koordinasi yang baik dengan Papua Nugini untuk menjaga keamanan dan ketertiban di sepanjang perbatasan kedua negara.
