jpnn.com - GORONTALO - Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan kebijakan efisiensi anggaran dan penerapan sistem kerja dari rumah atau WFH tidak berdampak pada pengurangan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di wilayah itu.
"Kebijakan efisiensi anggaran serta penerapan sistem kerja dari rumah tidak akan berdampak pada pengurangan atau merumahkan tenaga PPPK,” kata Gusnar di Gorontalo, Jumat (3/4).
Menurut dia, Pemerintah Provinsi Gorontalo perlu menanggapi kekhawatiran yang berkembang di tengah masyarakat dan kalangan aparatur.
Gusnar menjelaskan bahwa efisiensi yang dilakukan pemerintah fokus pada optimalisasi anggaran yang bersifat operasional, bukan pengurangan tenaga kerja.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas keuangan daerah tanpa mengorbankan kesejahteraan aparatur, khususnya PPPK, yang telah melalui proses seleksi resmi dan memiliki peran penting dalam pelayanan publik.
Adapun terkait penerapan WFH, Gusnar menilai kebijakan itu semata-mata untuk meningkatkan fleksibilitas kerja dan efisiensi kinerja birokrasi, bukan sebagai sinyal adanya pengurangan pegawai.
Oleh karena itu, Gusnar memastikan PPPK tetap bekerja baik secara daring maupun luring sesuai tugas dan tanggung jawabnya, dengan tetap mengedepankan produktivitas.
Dia juga menekankan pelayanan tetap berjalan dan dikoordinasikan, meskipun secara daring atau tidak tatap muka.
