1 week ago
12
jpnn.com, JAKARTA - Juru Bicara PDI Perjuangan M. Guntur Romli menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal Super Tbk sebagai kritik terhadap struktur kepemimpinan di Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Menurutnya, PSI saat ini lebih dikendalikan oleh Dewan Pembina ketimbang Ketua Umum Kaesang Pangarep.
Meskipun Kaesang Pangarep menjabat sebagai Ketua Umum PSI, Guntur Romli menegaskan bahwa berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PSI, kewenangan tertinggi justru berada di tangan Dewan Pembina.
"Dalam AD/ART PSI Pasal 14 Ayat (1) disebutkan 'Dewan Pembina sebagai Pemegang Otoritas Tertinggi Partai'. Saat ini Dewan Pembina PSI diketuai oleh Jeffrie Geovanie dengan sekretarisnya Raja Juli Antoni, yang juga menjabat sebagai Sekjen DPP PSI sekaligus Menteri Kehutanan. Artinya, dua orang inilah pemegang kekuasaan mutlak di PSI, bukan Kaesang Pangarep meskipun menjabat sebagai Ketua Umum," ujar Guntur Romli, Jumat (7/3).
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa dalam Pasal 16 AD/ART PSI, Dewan Pembina memiliki kewenangan absolut, termasuk pengambil keputusan tertinggi di PSI, bisa merangkap jabatan sebagai Ketua Umum, Sekjen, Ketua Dewan Pertimbangan Nasional, Ketua Dewan Pakar Nasional, dan Dewan Pimpinan Pusat.
Lalu jabatan permanen kecuali mengundurkan diri atau meninggal dunia dan berwenang mengesahkan, membatalkan, atau mengganti kebijakan partai di semua tingkatan.
Guntur Romli menegaskan bahwa posisi Ketua Umum PSI tidak memiliki kendali penuh atas partai.
"Sewaktu-waktu jabatan Ketua Umum bisa diganti oleh Dewan Pembina, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 AD/ART PSI yang memberikan wewenang kepada Dewan Pembina untuk mengesahkan dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat," tambahnya.
