jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sujahri Somar mengapresiasi keputusan Komisi III DPR yang merekomendasikan agar Kapolri tetap berada langsung di bawah Presiden.
Keputusan tersebut dinilai tepat demi menjaga independensi Polri sebagai institusi penegak hukum.
Menurut Sujahri, wacana menempatkan Polri di bawah suatu kementerian berpotensi membuka ruang intervensi politik yang lebih besar dan berisiko melemahkan peran strategis Polri.
Dia menegaskan bahwa perubahan struktur komando bukan solusi atas persoalan koordinasi lintas lembaga.
“Penataan Polri harus melalui kajian konstitusional yang matang, bukan keputusan politis jangka pendek. Jangan sampai perubahan struktur justru melemahkan fungsi strategis Polri dalam menjaga stabilitas nasional,” kata dia dalam siaran persnya, Senin (2/2).
Sujahri menekankan bahwa posisi Polri saat ini sudah sesuai kebutuhan negara, terutama dalam kondisi darurat yang menuntut respons cepat tanpa harus menunggu rantai komando kementerian.
Sebagai pimpinan Wisma Trisakti GMNI, dia menyoroti pentingnya reformasi Polri yang benar-benar berdampak bagi institusi maupun masyarakat.
Dia pun berharap Tim Reformasi Polri yang dibentuk Presiden mampu menghadirkan perubahan signifikan dan meningkatkan kepercayaan publik.
