jpnn.com, JAKARTA - Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI meminta pemerintah menghentikan proyek penulisan ulang sejarah nasional yang ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2025.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP MY Esti Wijayati menilai penulisan ulang sejarah sudah memunculkan polemik sehingga proyek itu perlu disetop.
“Kami meminta dengan tegas agar proyek penulisan ini dihentikan, karena sudah menimbulkan polemik dan melukai banyak pihak,” ujar dia kepada awak media di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (30/6).
MY Esti mengatakan pernyataan kontroversial Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 menjadi pertimbangan Fraksi PDIP meminta penulisan ulang sejarah dihentikan.
Diketahui, Fadli dalam beberapa kesempatan mengatakan kasus pemerkosaan massal pada 1998 hanya rumor dengan belum ada bukti.
Termasuk, kata MY Esti, banyak sejarawan yang memilih mundur dari tim penulisan ulang yang menandakan proyek itu memiliki persoalan serius.
"Ya, karena di situ banyak persoalan, maka kami dari Fraksi PDI Perjuangan di Komisi X menyatakan dengan tegas, setop proyek penulisan sejarah ini," ujar dia.
MY Esti mengatakan pemerintah seharusnya membuat semua pihak duduk bersama untuk mendiskusikan penulisan ulang sejarah.
.jpeg)
