jpnn.com, JAKARTA - Fraksi Partai Golkar (FPG) DPR RI menyelenggarakan Diskusi Publik bertajuk Membongkar UU No. 14 Tahun 2025 dalam Menjawab Tantangan dan Permasalahan Haji dan Umrah.
Kegiatan yang merupakan rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-58 Partai Golkar ini bertujuan untuk mengkritisi dan mendalami implementasi undang-undang baru tersebut dari berbagai perspektif.
Hal itu untuk memastikan cita-cita perbaikan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat terwujud secara nyata.
Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Golkar DPR RI Sari Yuliati menegaskan FPG berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan konstruktif agar implementasi UU Nomor 14 Tahun 2025 dalam meningkatkan perbaikan tata kelola penyelenggaran haji dan umrah bisa terwujud.
“Kami menaruh harapan besar penyelenggaraan haji 2026 lebih baik dan lebih berkualitas, setelah 75 tahun dikelola oleh Kementerian Agama dengan level dirjen. Dengan dibentuknya Kementerian Haji, kita berharap penyelenggaraan haji bisa lebih baik karena status kementerian bisa lebih kuat otoritasnya dan setara dengan kementerian haji di Arab Saudi,” ujar Sari Yuliati.
Menurut Sari Yuliati, diskusi ini merupakan wujud nyata fungsi pengawasan guna memastikan tidak ada kesenjangan antara harapan yang tertuang dalam UU dengan realitas di lapangan.
Dengan demikian, kata dia, hak konstitusional masyarakat untuk beribadah dapat terlayani dengan lebih baik.
Diskusi Publik ini menghadirkan beberapa narasumber yang mewakili keragaman perspektif.
