jpnn.com, JAKARTA - Aliansi mahasiswa mendirikan tenda di depan Kantor Komnas HAM sebagai bentuk dukungan agar kasus penyiraman Wakil Koordinator KontraS Andrie Yunus oleh anggota Bais TNI bisa diusut tuntas.
Aliansi yang bernama Kolektif Merpati itu menyatakan aksi bertajuk 'Tenda untuk Andrie, Tandu untuk Demokrasi' sebagai bentuk ketidakjelasan penanganan kasus Andrie Yunus oleh Puspom TNI meskipun telah berjalan selama satu bulan.
"Tenda untuk Andrie merupakan simbol para pembela HAM harus mendapatkan perlindungan yang nyata, baik dari negara maupun solidaritas masyarakat sipil," ujar Humas Kolektif Merpati, Dendy dalam keterangan persnya, Senin (6/4).
Dendy mengatakan 'Tandu untuk Demokrasi' juga menjadi isyarat bahwa kondisi demokrasi saat ini tengah sekarat. Pasalnya nyawa aktivis dapat menjadi taruhan dalam pertarungan kepentingan elite politik, dan yang terus menjadi korban adalah rakyat.
Di sisi lain, koalisi menilai penanganan kasus Andrie oleh Puspom TNI juga tidak berjalan secara transparan. Sampai saat ini masih belum mengungkap aktor intelektual dan rantai komando di balik serangan ini.
"Pelimpahan kasus ke lingkungan militer menambah kekhawatiran akan praktik impunitas, apalagi pelaku berasal dari institusi yang sama," tuturnya.
"Situasi ini menunjukkan adanya konflik kepentingan yang serius dan mengancam prinsip akuntabilitas. Kami melihat bahwa kasus Andrie Yunus dan proses penanganannya menandakan krisis demokrasi yang sedang berlangsung," ujar dia.
Oleh karenanya, kata dia, Kolektif Merpati mendesak pembentukan Tim Pencari Fakta Independen yang melibatkan unsur masyarakat sipil guna memastikan transparansi pengungkapan kasus Andrie Yunus.
