jpnn.com, JAKARTA - Ketua Bidang Humas & Media DPP AMPHURI Abdullah Mufid Mubarok menyambut positif pembentukan Kementerian Haji, demi memaksimalkan tata kelola pelaksanaan rukun kelima Islam itu.
"Semoga lahirnya kementerian ini menjadikan tata kelola penyelenggaraan haji dan umrah menjadi jauh lebih baik lagi untuk kemaslahatan umat," kata Mufid kepada awak media, Minggu (24/8).
Diketahui, kabar pembentukan kementerian baru itu terungkap saat rapat Panitia Kerja DPR RI dan pemerintah membahas RUU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).
AMPHURI, kata Mufid, sejak setahun lalu menyampaikan harapan kepada Presiden Prabowo Subianto bisa membentuk Kementerian Haji dan Umrah dalam kabinet setelah dilantik sebagai Kepala Negara.
"Saat itu munculnya bernama Badan Penyelenggara Haji (BPH), kami sangat mengapresiasi positif sekaligus meyakini BPH bakal menjadi embrio lahirnya Kementerian Haji dan Umrah," kata Direktur Bariklana Tour (PT. Bariklana Burdah Nusantara) itu.
Mufid beralasan pelaksanaan haji masuk kategori bidang usaha risiko tinggi, sehingga wajar AMPHURI mengusulkan pembentukan kementerian khusus.
"Sangat pas urusan haji dan umrah ditangani oleh kementerian tersendiri," ujarnya.
Mufid dalam keeempatan yang sama mengatakan bahwa AMPHURI tidak terganggu dengan Arab Saudi yang meluncurkan platform Nusuk Umrah.
