jpnn.com - TABALONG - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat lompatan inovasi sebagai upaya meningkatkan daya saing dan kualitas pelayanan publik.
Hal tersebut disampaikan Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo saat menjadi narasumber dalam Kegiatan Evaluasi dan Penguatan Inovasi Daerah Menuju Predikat Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Tabalong di Hotel Aston Tanjung pada Selasa (14/4).
Lebih lanjut, Yusharto menegaskan, guna mencapai lompatan inovasi, pemerintah daerah tidak cukup hanya mengandalkan kreativitas semata, tetapi harus didukung oleh kolaborasi yang kuat antar-pemangku kepentingan serta kebijakan yang berbasis bukti (evidence-based policy).
Foto: Humas BSKDN Kemendagri
Menurutnya, inovasi yang dibangun di atas data, riset, dan praktik baik akan lebih tepat sasaran, efektif, serta berkelanjutan.
"Dalam kerja-kerja pengembangan inovasi, Pemerintah Kabupaten Tabalong perlu melibatkan seluruh unsur pentahelix, mulai dari akademisi, dunia usaha, masyarakat, hingga media, agar inovasi yang dihasilkan tidak hanya solutif tetapi juga memiliki dampak luas,” ungkap Yusharto.
Dia menjelaskan, pendekatan evidence-based policy memastikan setiap kebijakan yang diambil telah melalui proses analisis data dan pembuktian empiris, sehingga mampu meminimalisir risiko kegagalan serta meningkatkan akuntabilitas kebijakan publik.
