jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR, Muhamad Abdul Azis Sefudin, mengingatkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) agar memperkuat langkah antisipasi menghadapi cuaca ekstrem yang masih terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia.
Dia menilai pola penanganan bencana tidak bisa lagi hanya berfokus pada respons setelah kejadian, melainkan harus dibangun melalui sistem antisipasi yang aktif dan terukur sejak awal.
“Penanganan bencana tidak bisa lagi bersifat reaktif. Negara jangan baru bergerak setelah korban berjatuhan atau kerusakan meluas. Antisipasi harus diperkuat sejak awal ketika potensi cuaca ekstrem mulai terdeteksi,” ujar Azis.
Menurut politisi PDIP itu, intensitas bencana hidrometeorologi yang terus berulang dalam beberapa waktu terakhir menunjukkan bahwa ancaman cuaca ekstrem kini tidak lagi bersifat musiman.
Oleh karena itu, dia meminta pemerintah pusat dan daerah harus memiliki pola kerja yang lebih cepat, adaptif, dan siaga dalam menghadapi potensi bencana.
“Situasi sekarang menunjukkan bahwa ancaman bencana bisa terjadi kapan saja dan di banyak wilayah secara bersamaan. Karena itu pola kerja penanganannya juga harus berubah, tidak bisa lagi menunggu keadaan memburuk baru bergerak,” seru Azis.
Legislator asal Dapil Jawa Barat III ini menilai monitoring cuaca ekstrem harian perlu dilakukan secara lebih agresif melalui koordinasi yang kuat antara BNPB, BMKG, dan pemerintah daerah.
Menurutnya, informasi potensi cuaca buruk harus benar-benar diterjemahkan menjadi langkah kesiapan di lapangan, bukan hanya sebatas peringatan administratif.
