jpnn.com, JAKARTA - Calon Ketua Umum BPP HIPMI nomor urut 1 Reynaldo Bryan mendorong penerapan skema mandatory partnership antara korporasi besar dan pengusaha daerah sebagai strategi mempercepat UMKM naik kelas dan memperkuat struktur ekonomi nasional.
Gagasan tersebut disampaikan Reynaldo dalam Debat Kandidat Pertama Calon Ketua Umum BPP HIPMI yang berlangsung di Jambi, pada Jumat (9/5).
Menurut dia, kebijakan hilirisasi dan investasi nasional tidak boleh hanya memberikan manfaat bagi perusahaan besar, tetapi juga harus membuka ruang pertumbuhan bagi pengusaha lokal dan UMKM di daerah.
“Hilirisasi tidak boleh hanya dinikmati korporasi besar. Harus ada mandatory partnership antara investor besar dan pengusaha daerah agar tercipta ekosistem ekonomi yang sehat dan berkelanjutan,” ujar Reynaldo.
Dia menilai pola kemitraan wajib tersebut dapat menjadi jalan percepatan transfer kapasitas bisnis, akses pasar, hingga penguatan rantai pasok nasional bagi UMKM dan pengusaha muda daerah.
Selama ini banyak pengusaha daerah memiliki kemampuan dan potensi besar, namun belum mendapatkan akses yang cukup terhadap proyek strategis, pembiayaan, maupun jaringan industri nasional.
Untuk itu, Reynaldo menegaskan HIPMI harus mengambil peran aktif dalam menjembatani kolaborasi antara korporasi besar, investor, pemerintah, dan pelaku usaha daerah.
“Tujuan akhirnya adalah menciptakan lebih banyak pengusaha yang naik kelas, lebih kompetitif, dan mampu menjadi bagian dari pertumbuhan ekonomi nasional,” kata dia.
