jateng.jpnn.com, SEMARANG - Dari total 1.596 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah (Jateng), baru 84 yang mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Gubernur Jateng Ahmad Luthfi menilai angka tersebut masih sangat rendah dan meminta segera dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dapur penyedia Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Di Jawa Tengah sudah ada 84 (SPPG yang memiliki SLHS, red). Jadi 84 yang sudah punya sertifikasi,” ujar Luthfi kepada wartawan seusai rapat koordinasi bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program MBG dan SPPG di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Senin (6/10).
Luthfi menyebut percepatan sertifikasi dan pelatihan higienitas segera diterapkan bagi seluruh pengelola dapur MBG.
Dia mengakui adanya pengawasan lemah. Dengan itu dia memerintahkan dinas kesehatan memperkuat pengawasan serta memperbanyak pelatihan teknis di lapangan.
“Nanti akan kami masifkan. Dinas provinsi akan mengendalikan dinas-dinas kabupaten untuk segera merealisasikan semaksimal mungkin,” katanya.
Menurut Luthfi, penerapan SLHS menjadi bentuk tanggung jawab moral dan profesional pengelola dapur MBG dalam menjaga kualitas makanan yang dikonsumsi pelajar.
“Begitu keluar SLHS-nya, secara tidak langsung mereka bertanggung jawab melakukan pengawasan sehingga tidak akan ada kasus-kasus terulang lagi,” ujarnya.
