jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) meminta Pemerintah Pusat untuk memulihkan dana alokasi Transfer ke Daerah (TKD) bagi seluruh kabupaten terdampak gempa di Flores. Langkah ini dinilai sebagai jalan keluar untuk menyelamatkan kawasan tersebut dari ancaman kelumpuhan ekonomi dan pelayanan publik.
Sikap tersebut disuarakan langsung oleh Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi saat memimpin rombongan kepala daerah meninjau Posko BPBD Manggarai Barat di Labuan Bajo, Sabtu (5/9) sore, melanjutkan aksi kemanusiaan yang sebelumnya dipusatkan di Kabupaten Sikka.
Dia menyebutkan, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam APBD daerah terdampak tidak akan pernah cukup untuk menanggung skala kerusakan yang luar biasa ini.
"Dampak gempa NTT ini butuh perlakuan khusus, setara dengan penanganan bencana di Sumatra. Kami menyuarakan agar TKD dikembalikan ke daerah. Apakah Pusat turun langsung membangun atau dananya ditransfer, pemulihan infrastruktur dasar tidak bisa ditunda. Tanpa itu, ekonomi daerah dipastikan drop dan pelayanan publik lumpuh," ujar Wakil Ketua Umum APKASI Yusuf Rio Wahyu Prayogo yang juga Bupati Situbondo, Senin (7/9).
Dia menyampaikan, gempa yang berpusat di Nagekeo tersebut menimbulkan dampak bagi sedikitnya enam kabupaten yaitu Sikka, Ende, Nagekeo, Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, hingga Manggarai Barat. Data statistik Kerusakan di lapangan menggambarkan betapa kritisnya kondisi di Flores.
Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, mencatat 7 dari 12 kecamatan terdampak. Dari 11.102 bangunan yang diverifikasi, hampir 500 rumah rusak berat, 2.000 rusak sedang, dan 3.000 rusak ringan.
"Sebanyak 842 ruang sekolah hancur hingga siswa harus belajar di tenda darurat," ujarnya.
Wakil Bupati Manggarai Fabianus Abu menyampaikan adanya 54 korban jiwa dan 22.145 pengungsi. Kerusakan meluas ke 23.648 rumah warga, 362 ruang kelas, 186 fasilitas kesehatan, serta 14 rumah adat.
