jpnn.com, JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menegaskan pentingnya kebijakan global yang adaptif, realistis, dan mendukung ekosistem ekonomi digital dalam Konferensi Ketenagakerjaan Internasional (ILC) ke-113 di Palais des Nations, Jenewa, Swiss.
APINDO hadir sebagai bagian dari delegasi tripartit Indonesia bersama pemerintah dan serikat pekerja. Tahun ini, Komite Penetapan Standar ILO memulai pembahasan perdana mengenai
“Pekerjaan Layak di Ekonomi Berbasis Platform”. Seluruh pihak tripartit sepakat akan pentingnya perlindungan menyeluruh—baik bagi pekerja maupun keberlanjutan ekosistem platform, termasuk UMKM.
Oleh karena itu, disepakati pendekatan berbasis prinsip agar instrumen yang dihasilkan fleksibel dan bisa disesuaikan dengan konteks nasional masing-masing negara.
Dalam pembahasan tersebut, komite memerlukan dua hari penuh untuk menentukan jenis instrumen yang akan digunakan.
Mayoritas negara Eropa, Amerika Latin, dan Afrika mendukung konvensi yang mengikat karena menyesuaikan dengan sistem ketenagakerjaan di negaranya.
Sementara negara dengan populasi pekerja platform terbesar seperti Tiongkok, AS, India, Swiss, dan Jepang mendorong rekomendasi yang fleksibel dan bisa disesuaikan dengan konteks nasional.
Selama ini mayoritas pekerja platform di dunia adalah berusaha sendiri serta pentingnya menjaga kestabilan agar tidak mematikan UMKM yang sangat bergantung pada ekonomi digital.
.jpeg)
