jpnn.com - Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) mengukuhkan Pengurus Pusat Masa Bakti 2025–2030.
Pengukuhan digelar bersamaan dengan Rapat Kerja Nasional di Ancol, Jakarta pada tanggal 13–15 Juni 2025. Pelantikan yang berlangsung pada Sabtu (14/6/2025) dihadiri oleh seluruh jajaran pengurus pusat, pengurus wilayah, perwakilan perguruan tinggi.
Hadir pula para mitra strategis APHTN-HAN, di antaranya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Direktur Utama Bank Syariah Indonesia (BSI), Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK), dan Direktur BPJS Ketenagakerjaan.
Pelantikan ini merupakan tindak lanjut dari Musyawarah Nasional APHTN-HAN yang di Bali pada April 2025, yang secara aklamasi menetapkan Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, Hakim Konstitusi dan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, sebagai Ketua Umum APHTN-HAN Periode 2025–2030.
Dalam jajaran kepengurusan baru, Guntur Hamzah didampingi oleh tokoh-tokoh akademik nasional, antara lain Prof. Dr. Retno Saraswati (Dekan FH Universitas Diponegoro) sebagai Ketua Harian, Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono (Dekan FH Universitas Jember) sebagai Sekretaris Jenderal, serta Radian Syam (Dosen STIH IBLAM) sebagai Bendahara Umum.
Sekjen APHTN-HAN Bayu Dwi Anggono menyampaikan bahwa susunan pengurus pusat telah terdaftar di Kementerian Hukum serta disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dengan Nomor AHU-0000825.AH.01.08.TAHUN 2025 tanggal 21 Mei 2025.
Komposisi pengurus berjumlah 123 orang, terdiri atas Dewan Pembina, Dewan Penasihat, dan Pengurus Harian, yang mencerminkan inklusivitas karena melibatkan akademisi dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Indonesia, dari Aceh hingga Papua. Sebanyak 61 di antaranya adalah Guru Besar.
Prof Guntur Hamzah menegaskan pentingnya peran APHTN-HAN sebagai kekuatan intelektual dalam memperkuat konstitusionalisme dan demokrasi di Indonesia.
