jatim.jpnn.com, JEMBER - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember menyiapkan skema bekerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga pembelajaran secara daring jika antrean kendaraan di sejumlah SPBU makin panjang dan mulai mengganggu mobilitas masyarakat.
Bupati Jember Muhammad Fawait mengatakan kebijakan tersebut menjadi langkah antisipasi apabila kondisi antrean BBM semakin sulit dikendalikan.
"Kami juga telah menyiapkan skema antisipasi jika antrean terus memanjang dan mengganggu mobilitas harian warga. Kebijakan darurat, seperti imbauan kerja dari rumah (work from home/WFH) hingga pembelajaran secara daring, siap diterapkan jika situasi mendesak," kata Gus Fawait di Jember, Senin (7/9).
Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean kendaraan di sejumlah SPBU di Jember masih terlihat panjang. Antrean tidak hanya terjadi pada BBM bersubsidi, tetapi juga BBM nonsubsidi jenis Pertamax.
Kondisi tersebut turut berdampak pada harga BBM eceran. Pertalite yang biasanya dijual sekitar Rp12 ribu per botol kini mencapai Rp15 ribu. Sementara Pertamax dijual sekitar Rp18 ribu per botol.
Gus Fawait memastikan antrean BBM di wilayah Tapal Kuda, khususnya Jember, bukan disebabkan oleh kelangkaan pasokan secara nasional maupun isu politik global.
Menurut dia, persoalan tersebut murni dipicu kendala teknis dalam distribusi BBM dari Depo Banyuwangi menuju Jember.
"Hambatan teknis pada rantai pendistribusian pasokan BBM dari Depo Banyuwangi menuju Jember menjadi pemicu utama terjadinya antrean. Gangguan pada jalur distribusi itu tercatat telah terjadi sebanyak tiga kali dan berdampak pada beberapa daerah sekaligus," ujarnya.
