jpnn.com, JAKARTA - Akademisi Ilmu Politik Universitas Nasional Jakarta, Firdaus Syam mendesak pemerintah dan jajarannya segera memberikan penjelasan secara transparan soal aktor utama dan sutradara kasus penyiraman air keras ke Andrie Yunus, Wakil Koordinator Kontras.
Menurut Firdaus, tidak ada alasan bagi organ negara melakukan suatu tindakan yang brutal dan tindakan yang kejam terhadap warganya.
Hal ini disampaikan Firdaus Syam dalam diskusi publik yang digelar Dewan Pimpinan Pusat Indonesia Youth Congress (DPP IYC) bertajuk 'Relasi Strategis Kementerian Pertahanan dan BAIS TNI dalam Desain Intelijen Nasional: Garis Koordinasi, Kelembagaan, dan Perlindungan HAM di Indonesia' di Jakarta, Kamis (9/4/2026).
Selain Firdaus Syam, diskusi ini dihadiri juga oleh Ubedillah Badrun selaku Analis Sosial-Politik UNJ; Ray Rangkuti selaku Direktur Eksekutif LIMA, Pengamat militer dan geopolitik Connie Rahakundini Bakrie; serta Al A'raf selaku Ketua Badan Pengurus Centra Initiative. Kegiatan ini dihadiri oleh mahasiswa, peneliti, organisasi kepemudaan, dan masyarakat umum.
“Pemerintah harus memberikan penjelasan secara terbuka dan transparan kepada publik, bukan saja melakukan tindakan kekerasan tetapi siapa aktornya, siapa sutradaranya, itu harus dibuka," ujar Firdaus.
Menurut Firdaus, tidak cukup KABAIS TNI mengundurkan diri. Dia menilai Pengunduran diri itu sesuatu yang pasti atau harus sebagai pertanggungjawaban moral, pertanggungjawaban administrasi, pertanggungjawaban fungsi dan peran kelembagaan.
"Namun, aspek hukum yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat harus ditindak," tandas dia.
Firdaus juga menegaskan tugas TNI baik dari struktur paling atas hingga paling bawah yakni untuk pertahanan militer, menjadi prajurit yang profesional. Di tengah tantangan keamanan dan pertahanan Indonesia yang makin berat ke depannya.
