jpnn.com, JAKARTA -
Akademisi Ilmu Hukum Universitas Binus, Muhammad Reza Syarifuddin Zaki mengatakan publik menunggu keberanian Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk segera mengubur atau mengunci Dewan Pertahanan Nasional (DPN).
Sebab, keberadaan DPN ini tak berguna, multitafsir, dan membebankan uang negara, serta merampas hak-hak publik di tengah situasi rupiah melemah dan ekonomi terjepit.
Hal tersebut disampaikan Resa Syarifuddin dalam diskusi publik berjudul “Menyoal Dewan Pertahanan Nasional: Bahaya Pergeseran Fungsi Eksekutif Presiden dalam Desain Pertahanan Negara” yang digelar pada Rabu (20/5/2026) di Jakarta Pusat.
Kalau membedah hukum, jelas M. Resa Syarifuddin, harus juga menggunakan kacamata ekonomi.
Dia mengatakan apakah keberadaan Dewan Pertahanan Nasional (DPN) ini lahir dari rahim yang tepat dan dalam situasi yang tepat?
”Kalau kita perhatikan secara baik, sejak beberapa tahun kelembagaan ini berjalan, maka tugas kita dari optik hukum adalah mencoba menyodorkan tentang satu kajian tentang regulatory impact assessment (RIA). Hal ini berguna untuk mendeteksi apakah kelembagaan tersebut berguna atau tidak, bermanfaat atau tidak, kontekstual atau tidak dengan kondisi hari-hari ini” papar M. Reza Syarifuddin.
Kalau kita mencermati secara jernih terkait Perpres Pembentukan DPN, kata M. Reza Syarifuddin, di dalamnya tidak menempatkan suara masyarakat sipil untuk mengawasi kinerja atau terlibat dalam lembaga ini.
