jpnn.com, JAKARTA - Rencana pembentukan BUMN khusus ekspor di bawah koordinasi BUMN dan Danantara dinilai sebagai langkah strategis untuk memperkuat tata kelola perdagangan sumber daya alam Indonesia sekaligus mengoptimalkan keuntungan negara dari sektor ekspor komoditas strategis.
Anggota Komisi VI DPR RI Ahmad Labib menilai Indonesia membutuhkan instrumen perdagangan nasional yang lebih terintegrasi agar ekspor sumber daya alam tidak lagi berjalan parsial dan rentan terhadap kebocoran penerimaan negara.
Menurut Ahmad Labib, selama ini tata niaga ekspor komoditas strategis Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan struktural, mulai dari praktik underpricing, lemahnya kontrol rantai perdagangan internasional, kebocoran devisa hasil ekspor, hingga rendahnya posisi tawar Indonesia di pasar global.
Kondisi tersebut menyebabkan nilai tambah dari kekayaan alam nasional dinilai belum sepenuhnya memberikan pendapatan maksimal bagi negara.
"Pembentukan BUMN ekspor di bawah Danantara dapat menjadi salah satu langkah strategis untuk memperkuat sistem perdagangan nasional. Kehadiran perusahaan negara yang berfungsi sebagai aggregator sekaligus pengelola perdagangan ekspor SDA strategis diharapkan mampu mendorong optimalisasi keuntungan perdagangan global bagi pendapatan negara,” ujar Ahmad Labib dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (21/5/2026).
Ahmad Labib berharap konsep pembentukan BUMN tersebut tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan, tetapi juga mampu menjadi perusahaan negara yang berorientasi pada penguatan tata kelola perdagangan ekspor komoditas strategis Indonesia.
Melalui mekanisme one gate export, ekspor komoditas tertentu seperti batu bara, crude palm oil (CPO), nikel, hingga ferro alloy diharapkan dapat berjalan dalam sistem perdagangan nasional yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi.
Menurutnya, model perdagangan tersebut berpotensi memperkuat posisi tawar Indonesia dalam menentukan benchmark harga ekspor sekaligus meminimalkan praktik permainan harga yang merugikan negara.
.jpeg)
