jpnn.com, JAKARTA - Ketua Satgas Penerangan Badan Hukum Aliansi Masyarakat Anti-Korupsi dan Mafia Hukum Indonesia, Adita Putra, menyampaikan klarifikasi terkait beredarnya pemberitaan berjudul “7 Daftar Organisasi Advokat yang Diakui”.
Dia menegaskan bahwa rilis tersebut merupakan hasil analisis internal lembaga, bukan pernyataan resmi pemerintah. “Aliansi kami adalah lembaga swasta, bukan representasi negara,” ujarnya.
Adita menjelaskan bahwa sejak awal rilis, pihaknya telah mengirimkan versi artikel lengkap yang menyebutkan secara jelas bahwa data tersebut berasal dari analisis dan observasi lembaga.
Dia juga menegaskan bahwa daftar yang diterbitkan bukan bersifat final dan masih dapat diperbarui. “Kami sudah menyampaikan bahwa hasil tersebut bersifat analisis lembaga dan bisa berkembang,” katanya.
Menurut Adita, polemik muncul setelah banyak media menyalin ulang berita tersebut dengan penulisan yang dinilai keluar dari konteks.
Dia menyebut pemberitaan yang beredar menjadi “liar” dan menimbulkan tafsir berbeda dari isi rilis asli. “Kami kaget ketika berita yang berkembang justru berbeda dan multitafsir,” tuturnya.
Adita menambahkan bahwa pihaknya tidak pernah menyatakan organisasi advokat tertentu sah atau tidak sah, ataupun mengklaim mana yang diakui pemerintah. Dia menegaskan tidak ada frasa tersebut dalam rilis resmi aliansi.
“Kami tidak pernah menyatakan organisasi advokat mana yang sah atau diakui pemerintah,” tegasnya.
