jabar.jpnn.com, BOGOR - Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Iwan Suryawan mengusulkan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberlakukan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di wilayah yang terdampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau.
Usulan tersebut ditujukan terutama bagi ASN yang bekerja di sektor non-esensial. Menurut Iwan, kebijakan WFH dapat menjadi langkah antisipatif untuk mengurangi aktivitas pegawai di luar ruangan dan kepadatan mobilitas masyarakat di tengah sebaran abu vulkanik.
“Kami mengusulkan agar Pemprov Jabar menyelaraskan kebijakan. Jika sekolah sudah mulai menyesuaikan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), maka untuk ASN atau PNS di wilayah terdampak yang bertugas di sektor non-esensial, sebaiknya diberlakukan WFH sementara waktu,” ujar Iwan Suryawan.
Iwan juga meminta pemerintah daerah memberikan perlindungan tambahan bagi ASN dan petugas layanan publik yang tetap harus bekerja di lapangan.
Menurut dia, petugas seperti personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), petugas kebersihan, serta petugas teknis Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) perlu mendapatkan perlindungan sesuai kondisi paparan abu di wilayah kerja masing-masing.
“Langkah ini penting untuk melindungi para pegawai dan mengurangi kepadatan lalu lintas di tengah paparan abu. Bagi instansi pelayanan publik yang sifatnya esensial dan tetap harus tatap muka, wajib dibekali protokol kesehatan ketat serta alat pelindung diri yang memadai,” tegasnya.
Untuk petugas yang tetap bekerja di luar ruangan, Iwan mengusulkan penerapan sistem kerja dengan durasi lebih pendek dan rotasi.
“Untuk petugas teknis seperti Dishub, Satpol PP, dan petugas kebersihan yang harus tetap di jalan, jam kerjanya harus diatur dengan sistem rotasi pendek. Pemda wajib memfasilitasi mereka dengan masker N95 dan kacamata pelindung agar mata serta pernapasan mereka tidak rusak terkena debu silika,” ujarnya.
