jabar.jpnn.com, BOGOR - Kementerian Keuangan (Kemkeu) di era Presiden Prabowo Subianto kini tak lagi sekadar “Bendahara Negara”.
Lewat Peraturan Presiden (Perpres) nomor 158 tahun 2024, tiga mesin baru dipasang, yaitu Direktorat Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal (DJSEF), Direktorat Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (DJSPSK) dan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan (BTIIK).
Jika Menkeu bergerak cepat, Kemenkeu akan menjadi mesin strategi fiskal seperti yang diharapkan Presiden Prabowo.
Inilah arsitektur yang di atas kertas akan bisa menggeser peran Kemkeu, dari hanya sekedar operator kas menjadi arsitek kebijakan fiskal, penjaga stabilitas keuangan yang proaktif, dan gudang intelijen data negara yang menyala 24 jam setiap hari.
Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW) Iskandar Sitorus mengatakan cetak biru itu berdiri di atas fondasi hukum yang kokoh, yaitu UUD 1945 di pasal 17, 23, dan 23D; Perpres nomor 140 tahun 2024 yang menata kabinet serta Peraturan Menkeu nomor 124 tahun 2024 yang menjabarkan organisasi dan tata kerja sampai ke eselon bawah.
"Ini menegaskan, bahwa kedaulatan fiskal harus berbasis data, integrasi pengawasan, dan disiplin kebijakan," kata Iskandar.
Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo, maka seharusnya dari awal mantan Menkeu Sri Mulyani sesegera mewujudkan langkah itu sebab dimaksudkan untuk akselerasi, bukan hanya sekadar bisnis seperti biasa.
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara konsisten menemukan kelemahan klasik yang justru menjadi alasan atas kelahiran tiga badan baru ini.
