jpnn.com, SEMARANG - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menegaskan efisiensi anggaran dan penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Penegasan tersebut disampaikannya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 untuk penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/4).
Wamendagri Bima menyampaikan pemerintah pusat terus mendorong kepala daerah untuk mengedepankan efisiensi belanja, inovasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN) agar memberikan dampak nyata bagi perekonomian.
“Nah, jadi kami sering menyemangati para kepala daerah dengan poin-poin efisiensi, inovasi PAD, kemudian PSN yang sebagian kepala daerah menganggap itu rasanya berat, tapi rasanya kalau dikawal sama-sama itu justru bisa mengungkit ekonomi daerah,” ujarnya.
Dia menilai kapasitas fiskal Provinsi Jawa Tengah secara umum tergolong kuat dan menjadi salah satu yang menonjol di tingkat nasional.
Itu tercermin dari struktur pendapatan daerah, di mana porsi PAD mencapai 66,07 persen, sementara transfer dari pemerintah pusat sebesar 33,83 persen.
“Kalau kita lihat Bapak-Ibu sekalian, kapasitas fiskal di Jawa Tengah ini mantap,” katanya.
