jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo meminta seluruh jajarannya berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Hal tersebut disampaikan Menpora Dito saat menerima laporan hasil pemeriksaan (LHP) Kemenpora Tahun Anggaran 2023 dan 2024 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Senin (28/4).
Dia menekankan kepada seluruh jajaran Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) harus fokus kepada peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan penguatan sistem pengendalian internal, penegakan prinsip hukum yang adil dan inklusif.
"Dan pengembangan budaya organisasi yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada konsensus,” kata Menpora Dito.
Menpora Dito menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada BPK atas dedikasi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas pemeriksaan ini.
“Pemeriksaan ini bukan hanya sebuah kewajiban, tetapi juga merupakan pilar penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance,” kata Menpora Dito.
Menpora meyakini proses ini akan turut mendorong perbaikan skor Indonesia dalam kualitas hukum dan pengendalian korupsi di masa mendatang.
Selain itu, sekaligus mempercepat tercapainya birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani, sesuai dengan standar good governance global.
