jpnn.com, JAKARTA - Koalisi masyarakat sipil mendesak pemerintah segera membentuk Tim Pencari Fakta independen untuk mengungkap secara transparan penyebab gejolak sosial yang terjadi belakangan ini, termasuk dugaan keterlibatan militer. Desakan ini disampaikan menyusul peristiwa yang mengakibatkan sedikitnya sepuluh orang meninggal dunia.
"Kami mendesak pemerintah segera membentuk Tim Pencari Fakta independen untuk mengurai masalah ini secara terang benderang, guna memastikan akuntabilitas atas peristiwa yang terjadi," pernyataan koalisi itu tertuang dalam siaran pers yang diterima pada Minggu (7/9). Koalisi ini terdiri dari organisasi seperti Imparsial, HRWG, Koalisi Perempuan Indonesia (KPI), Walhi, dan lainnya.
Koalisi menilai bahwa akar persoalan dari gejolak ini adalah kondisi ketidakadilan sosial dan ekonomi, kebijakan pemerintah yang dinilai tidak pro-rakyat, serta tersendatnya saluran dialog. Mereka menekankan bahwa demonstrasi damai sebagai manifestasi kebebasan berekspresi harus dilindungi.
"Tidak seharusnya kekerasan mewarnai penyampaian aspirasi masyarakat," bunyi pernyataan tersebut.
Koalisi itu juga menyoroti dokumentasi foto dan video yang beredar di media, termasuk platform digital seperti Bocor Alus Politik Tempo, yang menyebutkan militer diduga terlibat dalam gejolak sosial yang diwarnai kekerasan dan pengerusakan.
Meskipun Mabes TNI telah membantah keterlibatan anggota BAIS dalam kerusuhan, koalisi bersikeras bahwa kehadiran intelijen militer di lapangan adalah keliru.
"Sebagai institusi intelijen militer, seharusnya BAIS bekerja untuk mendukung TNI sebagai alat pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Bukan tugas BAIS untuk terlibat menangani aksi unjuk rasa, atau sekadar ada di lapangan bersama massa demonstran," jelas pernyataan koalisi.
Oleh karena itu, koalisi mendesak Presiden selaku otoritas sipil untuk menarik militer dari urusan sipil. "Kami mendesak agar otoritas sipil, dalam hal ini Presiden, segera menarik militer dari wilayah dan urusan sipil, dengan mengembalikan TNI dalam fungsi konstitusionalnya," imbuh pernyataan itu.
