jpnn.com, JAKARTA - PPPK paruh waktu yang tergabung dalam forum Guru dan Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) mendesak peralihan status ke ASN penuh tuntas 2026/2027.
Desakan itu menurut Sekjen DPP GTKN Ratna Purwakesi, karena terdapat 947.421 PPPK paruh waktu yang telah terdata di BKN per 31 Desember 2025 masa kontraknya akan berakhir tahun ini.
Jika tidak segera dialihkan ke PPPK, bisa terjadi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), walaupun ada juga pemda yang memilih memperpanjang masa kontraknya hingga 2027.
"Desakan untuk percepatan alih status PPPK paruh waktu ke ASN penuh sudah kami sampaikan dalam rakornas GTKN pada 9 Juli dan langsung direspons pemerintah," kata Ratna kepada JPNN, Minggu (2/8/2026).
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), lanjutnya, menyatakan akan mengkaji skema penyesuaian tanpa tes ulang. KemenPANRB juga menargetkan KepmenPANRB terbit pada triwulan III 2026.
"Data BKN atau Badan Kepegawaian Negara akan menjadi dasar utama," ucapnya.
Dukungan juga disampaikan Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani.
Kemendikdasmen siap memvalidasi data pokok pendidikan (Dapodik) sebagai syarat administrasi.
