jpnn.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang berpeluang akan membuka perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada 2026 ini. Kebijakan itu akan dilakukan apabila kondisi fiskal Ibu Kota Jawa Tengah masih memungkinkan.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Joko Hartono menjelaskan bahwa peluang rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap terbuka sepanjang terdapat ruang fiskal yang memadai.
“Insya-Allah, jika masih ada ruang fiskal, tahun ini juga ada kesempatan untuk merekrut ASN baru,” ujarnya di Balai Kota Semarang, Senin (30/3).
Dia menyebut kondisi fiskal Kota Semarang dinilai masih cukup sehat untuk membayar gaji dan tunjangan ASN, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun PPPK. Perhitungan tersebut telah dilakukan secara cermat sebelum Pemkot Semarang membuka rekrutmen PPPK dalam empat tahun terakhir sejak 2022.
Menurut Joko, belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang tetap dijaga agar tidak melampaui batas maksimal 30 persen. Pada 2026, porsi belanja pegawai tercatat sebesar 29,6 persen, sedangkan pada 2027 diproyeksikan mencapai 29,9 persen.
“Artinya, kami masih berada di bawah ambang batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen,” katanya.
Ketentuan itu mengacu pada Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang mengatur pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai 2027.
Joko menyebut kebijakan pembatasan itu bertujuan agar APBD dapat lebih optimal digunakan untuk kepentingan masyarakat, bukan semata untuk operasional pemerintahan atau belanja pegawai.
