16 hours ago
6
jabar.jpnn.com, KOTA BANDUNG - Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung sedang dalam proses menuju pemilihan rektor baru untuk periode 2025-2030.
Pada Selasa (6/5/2025), Majelis Wali Amanat (MWA) UPI menetapkan tiga guru besar sebagai kandidat rektor, yakni Prof. Didi Sukyadi, Prof. Vanessa Gaffar, dan Prof. Yudi Sukmayadi.
Namun, proses menuju pemilihan rektor baru di perguruan tinggi negeri (PTN) yang sebelumnya bernama Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Bandung (IKIP) Bandung itu dianggap bermasalah. Jauh-jauh hari sebelumnya, anggota Senat Akademik (SA) UPI Prof. Elly Malihah mengaku sudah skeptis dengan proses pemilihan rektor itu.
Mahaguru program studi pendidikan sosiologi itu menduga proses pemilihan rektor UPI akan jauh dari demokratis, transparan, dan berkeadilan. Dugaan itu didasarkan pada Peraturan MWA Nomor 1/2025 tentang Pemilihan Rektor UPI.
Menurut Elly, Pasal 17 Peraturan MWA tMWA Nomor 1/2025 memuat ketentuan yang berpotensi menciptakan konspirasi, bertentangan dengan nilai demokrasi, dan melanggar Statuta UPI. Dia menyoroti praktik sebelumnya tentang penggunaan ‘metode one person nine vote’ pada pemilihan anggota MWA UPI.
“Satu anggota SA memilih sembilan orang anggota MWA jelas menunjukkan fakta adanya konspirasi dan sangat antidemokrasi. Ini menciptakan hegemoni dan tirani mayoritas,” ujar Elly beberapa waktu lalu.
Selain itu, Elly juga menilai ketentuan dalam Peraturan MWA UPI justru mengebiri hak Menteri Pendidikan Tinggi dalam proses pemilihan rektor UPI. Hak menteri yang sebelumnya 35 persen dipangkas menjadi satu suara saja.
“Kami melihat peraturan MWA yang mengatur bahwa suara menteri sama dengan anggota MWA lainnya cacat hukum,” ujar Elly yang mewakili delapan rekannya sesama anggota SA UPI.
