bali.jpnn.com, PADANG - Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat mengikuti kegiatan peresmian Pos Bantuan Hukum (Posbankum) yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumbar secara daring, Senin (30/3).
Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkum NTB dan jajaran Penyuluh Hukum dari ruang kerja masing-masing.
Peresmian Posbankum tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas dan turut dihadiri oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) serta staf ahli Menteri.
Kegiatan diawali dengan laporan dari Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumbar, Alpius Sarumaha.
Alpius Sarumaha menyampaikan kesiapan serta komitmen daerah dalam menghadirkan layanan bantuan hukum bagi masyarakat.
Sebanyak 1.265 Posbankum resmi diluncurkan sebagai upaya memperluas akses layanan hukum hingga tingkat desa dan kelurahan.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati di Provinsi Sumatera Barat, dengan sejumlah perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikan bahwa kehadiran Posbankum di desa dan kelurahan diharapkan menjadi ruang konsultasi hukum bagi masyarakat sekaligus sarana penyelesaian permasalahan secara non-litigasi.
