jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI, Novita Hardini, menyoroti belum adanya dukungan penuh dari pemerintah bagi para filmmaker di Indonesia.
Dia mempertanyakan peran Kementerian Ekonomi Kreatif (Kementerian Ekraf) dalam mendukung industri perfilman lokal.
Novita berharap pemerintah dapat mengakomodasi isu perfilman di Indonesia.
"Saya berharap bapak bisa mengakomodir tentang isu perfilman yang ada di Indonesia. Proses syuting yang mengangkat budaya, kearifan lokal dan cerita membumi yang mengedepankan wajah Indonesia di tingkat dunia, sehingga Indonesia memiliki daya tarik wisata dari setiap destinasi yang diangkat melalui film yang dikemas baik oleh anak bangsa," ujarnya dalam keterangannya, Minggu (7/9).
Legislator dari Fraksi PDIP bahkan menyatakan bahwa biaya produksi film di dalam negeri seringkali lebih tinggi dibandingkan dengan di luar negeri.
"Proses syuting yang dilakukan oleh para pelaku industri di berbagai daerah di Indonesia jauh lebih tinggi dari proses syuting di luar negeri seperti New York, maupun Korea," katanya.
Menurut Novita, tidak adanya insentif bagi pelaku industri film lokal yang telah membantu mempromosikan pariwisata Indonesia menjadi persoalan serius. Hal itu membuatnya mempertanyakan komitmen kementerian terkait.
"Ini kan menjadi pertanyaan, bagaimana dukungan kementerian ekraf terhadap anak anak bangsa yang mempromosikan destinasi wisata di film mereka?" pungkas Novita Hardini. (tan/jpnn)
